UNHI Sampaikan Aspirasi Kepada Anggota Komisi VIII DPR RI
28 Juni

UNHI Sampaikan Aspirasi Kepada Anggota Komisi VIII DPR RI

Perjuangkan Pengangkatan Guru Agama Hindu
UNIVERSITAS Hindu Indonesia menerima kunjungan dari Anggota Komisi VII DPR RI Agung Putri Astrid pada Kamis 21 Juni 2018. Kedatangan Agung Putri Astrid adalah untuk menyerap aspirasi dari perguruan tinggi Hindu yang berhubungan dengan bidang kerja komisi VIII. Kunjungan anggota DPR RI ini diterima oleh jajaran pimpinan Unhi yang di antaranya adalah Rektor Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S, Wakil Rektor III Dr. I Wayan Muka, ST, M.T, Kepala Kerjasama dan Humas Unhi W.A Sindhu Gitananda, dan para dekan di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.
Dalam diskusi dan penyerapan aspirasi tersebut, mencuat isu tentang pengangkatan guru agama Hindu. Selama ini pengangkatan guru agama Hindu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya masih jauh dari kebutuhan. Akibatnya, pemerintah daerah harus menyediakan tambahan dengan status guru honorer. “Dari sisi kami, hal itu membuat minat calon mahasiswa pada Program Pendidikan agama Hindu sangat minim,” kata Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan Dr I Wayan Muka, ST, M.T.
Persoalan ini sebenarnya sudah diperjuangkan dari tahun ke tahun namun belum ada jalan keluarnya. Padahal peran guru agama sangat penting dalam memberikan pemahaman keagamaan melalui jalur sekolah. “Kami berharap dengan posisi di Komisi VIII masalah ini bisa terpecahkan,” ujarnya.
Selain masalah itu, pihak UNHI juga menyampaikan adanya kendala dalam pengembangan program studi Ayurweda yang merupakan program unggulan. Program ini berusaha mengembangkan model pengobatan tradisional berbasis usada Bali sebagai kearifan lokal daerah ini.
“Namun Kementerian Kesehatan belum mau memberikan pengakuan sebelum kami pindah naungan ke Kementerian Riset dan Dikti,” kata Rektor UNHI Prof.Dr.drh. I Made Damriyasa, MS. Selama ini, Prodi tersebut dikembangkan dengan dukungan Kementerian Agama.
Terhadap berbagai masalah tersebut, Gung Tri menyebut akan mengkoordinasikannnya dengan Dirjen Bimas Hindu di Kementerian agama untuk melihat sejauhmana upaya yang dilakukan dan apa hambatannya. “Ini pertama kalinya ada wakil Bali di Komisi VIII dimana Menteri Agama merupakan partner kerja kami,” ujarnya. HMS