background

BERITA

Perkuat Desa Adat, Unhi Segera Buka Prodi Hukum Adat


Image

FAKULTAS Ilmu Agama, Seni  dan Budaya Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Tata Kelola Desa Adat di Bali",  Senin (14/1) kemarin. FGD yang berlangsung selama 2 jam ini menghadirkan sejumlah praktisi, akademisi dan tokoh adat Bali. Diantaranya, Prof. Dr. Ramantha, Prof. Wayan  P.Windia, Penglingsir Agung Putra Sukahet, Ketut Sumarta, Made Sadguna, dan  akademisi hukum.

Wakil Rektor I Unhi Denpasar, Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH, M.Hum., didampingi Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Unhi Denpasar, Drs. I Putu Sarjana, M.Si., mengatakan bahwa FGD "Penguatan Tata Kelola Desa Adat di Bali" merupakan langkah awal Unhi Denpasar untuk segera membuka Prodi Hukum Adat. Apalagi, saat ini Unhi sudah mengusulkan prodi hukum adat. Menurutnya, saat ini kajian tentang hukum adat menjadi terpinggirkan setelah hukum adat hanya masuk program kekhususan dalam kurikulim fakultas hukum. "Hukum lokal mendapat tekanan dari positivisme hukum. Fenomena ini yang akan kita patahkan,"ujar Prof. Gelgel, Senin (14/1) kemarin.

Ia menjelaskan, proses usulan Prodi Hukum Adat menemui kendala di Kemenristekdikti karena ada moratorium untuk prodi humaniora. Sehingga Unhi mengusulkan lewat Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu. Menurutnya, Dirjen Bimas Hindu telah memberi dukungan dan berjuang agar izin prodi Hukum Adat segera keluar. "Intinya kami merancang prodi ini untuk menguatkan desa adat dan agama Hindu. Karena roh adat kita adalah Agaman Hindu. Mahasiswa akan kita bekali tentang budaya dan kepariwisataan, karena itu tulang punggung pembangunan Bali. Semoga FGD ini memberi gambaran, muatan lokal apa saja yang cocok dimasukkan ke dalam kurikulum,"tukasnya.

 

Ketua FKUB Bali, Ida Panglingsir Agung Putera Sukahet mengatakan rohnya Bali adalah adat dan budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Sementara Adat merupakan bentengnya Pancasila. Apabila adat dan budaya kuat, maka hal itu akan menjadi bargaining power untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkuat desa adat diperlukan tatakelola pemerintahan yang baik.

"Adat dan budaya meruoakan roh dan jiwanya pariwisata Bali, kalau ini melemah berarti Bali juga melemah. Oleh karena itulah Unhi harus ikut mendukung penguatan Desa Adat, baik sumber daya manusianya maupun tata kelolanya.

Apalagi sekarang sudah ada Raperda Desa Adat yang tujuannya adalah memperkuat Desa Adat itu. Melihat kondisi ini sangat baik jika Unhi membuka prodi Hukum Adat. Melalui lembaga pendidikan ini, sumber daya manusianya bisa dididik untuk penguatan tata kelola desa adat nantinya,"tandasnya.

Sementara itu, Ketut Sumarta mengapresiasi langkah Unhi Denpasar untuk membuka Prodi Hukum Adat. Bahkan pihaknya menyarankan agar Unhi membuka Fakultas Hukum Adat. Sebab, hukum adat sangat diperlukan dalam upaya penguatan tata kelola desa adat yang saat ini sedang diperkuat melalui Ranperda Desa Adat oleh Pemprov Bali. "Desa adat mau tidak mau harus bertransformasi secara menyeluruh. Harus ada penguatan SDM, penguatan Desa Adat, dan penguatan pemerintahan Desa Adat,"tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Dr. Anak Agung Sudiana. Dikatakan bahwa ketika ada kasus-kasus yang berkaitan tentang Desa Adat, advokat, hakim, dan jaksa tidak semuanya paham tentang hukum adat. Sehingga, sangat penting dibuka prodi Hukum Adat. Hal ini tentu membuka peluang kerja bagi lulusan S1 Hukum Adat di Bali. HM