background

BERITA

Prodi Hukum Adat Unhi jadi Terobosan Strategis


Image

Fakultas Hukum bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Pendekatan Antropologi dalam Studi Hukum Adat” di aula lantai II Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Senin (30/12).  Tidak tanggung-tanggung, seorang Guru Besar dari Universitas Lampung Prof Dr Gede Arya Wiranatha SH. MH hadir menjadi narasumber.

Dari pihak Unhi hadir Wakil Rektor I Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Drs Putu Sarjana, M.Si, Wakil Dekan Dr. Wayan Martha, Kaprodi Hukum Adat, dan para dosen di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.

Wakil Rektor I Unhi Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH, M.Hum dalam sambutannya menjelaskan bahwa kuliah umum tentang Studi Hukum Adat sangat penting dilakukan berkaitan dengan keberadan Prodi Hukum Adat di Universitas Hindu Indonesia.

Apalagi saat ini, lanjut Prof Gelgel, para pakar di bidang hukum adat sangat langka, bahkan bisa dihitung dengan jari. Ke depan, melalui Prodi Hukum Adat di Unhi, akan mampu mencetak para pakar hukum adat di Indonesia. “Kita punya Prodi Hukum Adat yang bisa mencetak sarjana-sarjana hukum adat di Indonesia,” papar Profesor dari Jembrana ini.

Dilanjutkan, upaya untuk membentuk peradilan adat di Bali sudah diupayakan sejak tahun 1986, di Unhi bahkan ada draf-nya. Di sini Unhi punya peluang untuk menjadi pelopor dalam studi hukum adat di Bali. 

“Prodi Hukum Adat Perlu mengadakan  kegiatan akademik berskala Nasional sehingga Prodi Hukum Adat Unhi semakin dikenal. Bisa jadi ke depan para mahasiswa akan datang dari seluruh Nusantara  untuk belajar  Hukum Adat ke Unhi,” paparnya.

Sementara itu, Prof Dr Gede Arya Wiranatha SH. MH. menyampaikan bahwa Prodi Hukum Adat di Unhi adalah suatu terobosan yang strategis karena di seluruh Indonesia tidak ada lagi Prodi Hukum Adat. Malah mata kuliah Hukum  adat sudah semakin dipangkas hanya tersisa 2 SKS. Padahal Hukum Adat adalah hukum yang masih hidup dan berkembang  di tengah  masyarakat di seluruh Nusantara. HM

Hukum adat menjadi 'anak tiri' dalam Fakultas Hukum. Dulu ada mata kuliah hukum adat 1 dan 2, sekarang hanya 1 mata kuliah. Itupun 2 SKS saja. “Dalam pengadilan pertimbangan saksi ahli dari hukum adat tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim,” paparnya.

Prodi Hukum Adat Unhi, lanjut Prof. Wiranatha, perlu mengadakan penelitian tentang Hukum Adat di seluruh Indonesia. Pendekatan Anthropologi perlu diguanakan dalam Dalam studi Hukum Adat. “Ke depan perlu dilakukan kajian hukum adat dengan pendekatan antropologi. Tidak hanya di Bali, tetapi juga di daerah lain di Indonesia,” jelasnya.