background

BERITA

Unhi Denpasar Siap Kaji Kebijakan dan Pelaksanaan Konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"


Image Program Pemerintah Provinsi Bali yang mengedepankan visi Pembangunan Daerah Bali yang belandaskan konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" tampaknya menarik dan signifikan untuk dikaji. Tidak hanya dalam tataran wacana, tetapi juga dari ranah kajian akademik. Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar sebagai Universitas Krama Bali memandang program pemerintah yang dilandasi oleh semangat yang membawa Bali menuju era baru sebagai sesuatu yang sangat mendasar dan perlu dibahas tentang capaian-capaian yang sudah diraih selama ini. Terutama dalam kaitannya dengan sinergi kegiatan yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak di Bali. Baik di kalangan pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Unhi Denpasar di bawah naungan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi siap mengkaji kebijakan dan pelaksanaan konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" tersebut. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, MA., untuk menuju visi pemerintah Bali ini ditempuh melalui 22 Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu, Pemprov Bali juga memiliki 5 bidang program prioritas. Yaitu, bidang Pangan, Sandang dan Papan, bidang Kesehatan dan Pendidikan, bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dan bidang Pariwisata. Dijelaskan, prioritas pengembangan kelima bidang tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan harapan masyarakat Bali. Apalagi, konsep ini dilandasi dengan payung kebijakan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Sehingga, ini penting ditekankan terutama dalam kaitannya dengan makna Bali menuju era baru, yaitu perubahan dari sudut pandang masyarakat yang bersifat vertikal berubah menuju sudut pandang yang bersifat horizontal untuk mulai memikirkan kebutuhan dasar (basic needs) sesama krama Bali. Hal ini sangat sesuai dengan konsep "Kerthi" yang sangat jarang dikaji terutama dalam kaitan bagaimana praktek-praktek mewujudkan rasa sejahtera, kepedulian sosial antar sesama yang tidak hanya menyasar yang punya (the have), tetapi juga yang memiliki keterbatasan atau disabilitas, para lansia, anak yatim (the no have). "Program seperti ini sangat dirasakan oleh semeton Bali, ketika diintroduksinya konsep Bali era baru, dimana tampak bahwa meskipun berbagai tantangan muncul, namun berupaya diubah menjadi peluang-peluang baru dalam mengembangkan kehidupan masyarakat Bali yang handal dan mampu bersaing,"tandas Prof. Ardhana. Oleh karena itu, Unhi Denpasar sudah mempersiapan diri untuk mengambil peran dalam mengelola pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Bali ini. Unhi melibatkan berbagai komponen secara bersinergi dan berkolaborasi, baik dari kalangan praktisi, maupun dari kalangan tokoh adat dan agama Hindu dalam menempuh Program Master/ Magister (S2) dan juga untuk studi lanjut ke jenjang S3 (Doktor) yang lintas disiplin keilmuan, dimana pendekatan yang tidak monodisiplin. "Di sinilah pentingnya peran Unhi Denpasar memiliki tanggung jawab atau swadharma untuk ikut mengambil peran untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kerangka ikut menyukseskan pembangunan yang berkelanjutan yang telah dirancang pemerintah daerah Bali,"pungkasnya. HM