BERITA

Upaya melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang lahir 1 Juni 1945, dimana Bulan Juni juga diperingati sebagai bulan Bung Karno, Universitas Hindu Indonesia Denpasar (UNHI) menggelar Lokakarya Pancasila bertemakan Hindu Nusantara Modal Sosial, Budaya, dan Politik Umat Hindu di Era Pandemi. Diskusi ini dilakukan blanded daring dan luring, Senin (21/6). Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Prof. Dr. Drh. I Made Damriyasa, MS., menjelaskan, tema pada lokakarya ini merupakan sejalan yang disampaikan Proklamator Indonesia Sukarno, terkait dengan Tri Sakti Bung Karno. Tri Sakti Bung Karno ini satu sama lain yang tidak boleh dipisahkan, yaitu berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian bidang kebudayaan, ucap Damriyasa. Ditekankan pentingnya Lokakarya ini untuk perenungan dalam pelaksanaan Tri Sakti Bung Karno, dimana kedepannya bisa melangkah sebagai Hindu Nusantara. Baginya, implemantasi Pancasila di Universitas Hindu Indonesia Denpasar adalah sebagai mata kuliah wajib. Dimana ajaran-ajaran Hindu tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Di kampus wajib jadi mata kuliah. Lahirnya Pancasila juga digali dari nilai-nilai budaya Agama Hindu, ujar dia. Diharapkan diskusi ini akan melahirkan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Tri Sakti Bung Karno yang berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19. Karena kita melihat dampak dari Covid-19 tidak hanya dibidang keehatan yang berdampak dasyat itu dibidang ekonomi juga dibidang psikologis dan sosial budaya, imbuhnya. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia (UNHI) DenpasarProf. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M. A. menambahkan, dalam lokakarya ini juga membahas mengenai Peradilan Agama Hindu. Dinilai, umat Hindu menikah dengan non Hindu menemukan beberapa kendala. Pemerintah akan mendukung, karena konsep berkehidupan bangsa dan negara terutama dalam konteks Peradilan Agama Hindu ini menjadi penting. Karena kehidupan berumah tangga kita sudah damai dan harmonis otomatis akan memperkuat dimensi kehidupan yang berPancasila, Jelasnya. Diakui, Akademisi UNHI telah memperjuangkan hal ini, agar mempunyai sebuah Pengadilan Agama Hindu dalam waktu yang tidak lama. Jadi kita mempunyai fungsi yang sama dengan Agama lain yang memang dipayungi negara kita berPancasila, katanya. Prof. Ardhana juga menilai ada beberapa hal yang bisa dihasilkan dalam Lokakarya ini, dimana UNHI mempunyai suatu kewajiban Swa Dharma pada Agama dan Dharma Negara dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita sudah mempunyai pusat studi Pancasila dan penelitian-penelitian yang sudah banyak kita lakukan dan kita perlu bersinergi dengan pusat-pusat studi Pancasila yang ada Universitas dan perguruang tinggi di Indonesia, jelas dia. Dalam diskusi pada Lokakarya Pancasila ini menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten hingga 3 sesi, yang dimoderatori oleh Dr. Made Novia Indriani, ST., MT. Dimana pada sesi pertama mengundang Pande K. Trimayuni, S.Sos. m. Sc membahas Pancasila sebagai Way of Life di Indonesia: Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Selanjutnya Achmad Munjid, M.A., Ph.D memaparkan Peluang dan Tantangan Pembudayaan Pancasila di Era Digital. dan Dr. I Nyoman Sukartha menjelaskan tema Manuskrip, Lontar dan Ajaran-ajaran Kepemimpinan Hindu di Era Digital: Kendala dan Peluang.

Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar upacara Wisuda Program Sarjana (S1) ke-58, Program Magister (S2) ke-29, dan Program Doktor (S3) yang ke-17 di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Sabtu (22/5). Upacara Wisuda yang melepas 379 wisudawan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Wisudawan terbaik untuk Program Sarjana diraih oleh Ni Kadek Yoni Cahyani, dengan IPK: 3,89 (Cumlaude) dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Wisudawan terbaik untuk Program Magister diraih oleh I Ketut Alit Widiarsa, dengan IPK: 3,78 (Cumlaude) dari Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan. Sementara itu, wisudawan terbaik untuk Program Doktor diraih oleh I Kadek Pranajaya dengan IPK: 3,92 (Cumlaude) dari Program Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan. Rektor Unhi Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa,M.S., mengatakan saat ini Unhi Denpasar memiliki mahasiswa aktif sebanyak 4.154 orang, terdiri dari 3.754 orang Program S1, 260 orang Program S2 dan sebanyak 140 orang Program S3. "Di masa pandemi Covid-19 ini kami melepas wisudawan sebanyak 379 orang, yakni sarjana pada Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya sebanyak 2 orang, sarjana pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata 291 orang, sarjana pada Fakultas Teknologi Informasi dan Sains sebanyak 3 orang, sarjana pada Fakultas Teknik 18 orang, sarjana pada Fakultas Pendidikan sebanyak 32 orang, sarjana pada Fakultas Hukum 4 orang, program Magister sebanyak 23 orang, serta program Doktor atau Strata Tiga sebanyak 6 orang,"ujar Prof. Damriyasa. Dikatakan, di masa pendemi Covid-19 ini para lulusan dibekali dengan sertifikat kompetensi kewirausahaan. Sebab, sebelum lulus mahasiswa diberikan uji sertifikasi kompetensi kewirausahaan. Sehingga, selain memiliki kompetensi pada bidang ilmu pengetahuan di masing-masing Prodi, sertifikat kompetensi bidang kewirausahaan akan menjadi nilai tambah bagi para lulusan untuk mampu bersaing dalam dunia kerja. Bahkan, mampu menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan terbaik, Unhi Denpasar juga terus menyempurnakan dan meningkatkan mutu tata kelola universitas. Menurut Guru Besar Unud jebolan Jerman ini, tata kelola universitas yang baik (good university govermance) menjadi suatu keniscayaan bagi Unhi Denpasar untuk mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global dalam upaya mencapai visi universitas. Selain memperkuat tata kelola, Unhi Denpasar juga secara aktif terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional. Semua hal ini dilakukan sesuai dengan komitmen Unhi Denpasar untuk membantu mewujudkan harapan pemerintah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. (adv/win)

Program Pemerintah Provinsi Bali yang mengedepankan visi Pembangunan Daerah Bali yang belandaskan konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" tampaknya menarik dan signifikan untuk dikaji. Tidak hanya dalam tataran wacana, tetapi juga dari ranah kajian akademik. Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar sebagai Universitas Krama Bali memandang program pemerintah yang dilandasi oleh semangat yang membawa Bali menuju era baru sebagai sesuatu yang sangat mendasar dan perlu dibahas tentang capaian-capaian yang sudah diraih selama ini. Terutama dalam kaitannya dengan sinergi kegiatan yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak di Bali. Baik di kalangan pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Unhi Denpasar di bawah naungan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi siap mengkaji kebijakan dan pelaksanaan konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" tersebut. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, MA., untuk menuju visi pemerintah Bali ini ditempuh melalui 22 Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu, Pemprov Bali juga memiliki 5 bidang program prioritas. Yaitu, bidang Pangan, Sandang dan Papan, bidang Kesehatan dan Pendidikan, bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dan bidang Pariwisata. Dijelaskan, prioritas pengembangan kelima bidang tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan harapan masyarakat Bali. Apalagi, konsep ini dilandasi dengan payung kebijakan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Sehingga, ini penting ditekankan terutama dalam kaitannya dengan makna Bali menuju era baru, yaitu perubahan dari sudut pandang masyarakat yang bersifat vertikal berubah menuju sudut pandang yang bersifat horizontal untuk mulai memikirkan kebutuhan dasar (basic needs) sesama krama Bali. Hal ini sangat sesuai dengan konsep "Kerthi" yang sangat jarang dikaji terutama dalam kaitan bagaimana praktek-praktek mewujudkan rasa sejahtera, kepedulian sosial antar sesama yang tidak hanya menyasar yang punya (the have), tetapi juga yang memiliki keterbatasan atau disabilitas, para lansia, anak yatim (the no have). "Program seperti ini sangat dirasakan oleh semeton Bali, ketika diintroduksinya konsep Bali era baru, dimana tampak bahwa meskipun berbagai tantangan muncul, namun berupaya diubah menjadi peluang-peluang baru dalam mengembangkan kehidupan masyarakat Bali yang handal dan mampu bersaing,"tandas Prof. Ardhana. Oleh karena itu, Unhi Denpasar sudah mempersiapan diri untuk mengambil peran dalam mengelola pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Bali ini. Unhi melibatkan berbagai komponen secara bersinergi dan berkolaborasi, baik dari kalangan praktisi, maupun dari kalangan tokoh adat dan agama Hindu dalam menempuh Program Master/ Magister (S2) dan juga untuk studi lanjut ke jenjang S3 (Doktor) yang lintas disiplin keilmuan, dimana pendekatan yang tidak monodisiplin. "Di sinilah pentingnya peran Unhi Denpasar memiliki tanggung jawab atau swadharma untuk ikut mengambil peran untuk bisa bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kerangka ikut menyukseskan pembangunan yang berkelanjutan yang telah dirancang pemerintah daerah Bali,"pungkasnya. HM

UNIVERSITAS Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menjadi tuan rumah perayaan HUT ke-58 Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Rabu (21/4). Bertempat di Auditorium Unhi Denpasar, pada kesempatan Ketua Umum BKOW Bali, Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati (Ny. Cok Ace) menandatangani kerjasama dengan Rektor Unhi Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi selaku penyelenggara pendidikan tinggi Unhi Denpasar, Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M.A. Rektor Unhi Denpasar, Prof. Damriyasa mengucapkan terima kasih kepada BKOW Provinsi Bali yang telah menyelenggarakan perayaan HUT ke-58 yang bertepatan dengan Hari Kartini di Unhi Denpasar. Dikatakan, Unhi Denpasar sangat terbuka bekerjasama dengan lembaga manapun. Terlebih BKOW Provinsi Bali merupakan organisasi wanita lintas instansi, lintas profesi, lintas kalangan, dan merupakan mitra strategis dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sehingga, melalui kerjasama ini Unhi Denpasar semakin dikenal oleh berbagai kalangan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama Hindu. "Banyak program dan kegiatan bisa dilakukan melalui kerjasama ini, terlebih dalam melaksanakan program kampus merdeka. Melalui kerjasama ini, BKOW Provinsi Bali ikut memperkenalkan Unhi dan memfadilitasi lulusan Unhi dalam dunia kerja. Apalagi kemajuan perguruan tinggi juga ditentukan sejauh mana luas jejaring kerjasama dan keragaman kerjasama yang dilakukan,"tandas Guru Besar jebolan Jerman ini. Ketua Umum BKOW Provinsi Bali, Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati mengajak para perempuan mengingat kembali spirit emansipasi RA. Kartini. Dikatakan, sosok perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Kebiasaan baru di tengah pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan (prokes) dan belajar dari rumah membutuhkan peran aktif perempuan sebagai sosok ibu. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika Unhi Denpasar agar ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Terutama dalam hal memberikan pengetahuan dan kecerdasan bagi SDM Bali. Wakil Gubernur Bali, Cok Ace memuji semangat yang ditunjukkan kaum perempuan di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Ia mengamati, selama masa pandemi sosok perempuan dengan kreativitasnya sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Pada kesempatan ini, Cok Ace mendorong sinergitas organisasi perempuan yang tergabung dalam wadah BKOW. "Saya amati, kaum ibu yang menunjukkan semangat luar biasa di tengah pandemi. Mereka kreatif mencari peluang untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan di tengah pandemi telah menunjukkan semangat emansipasinya,"pungkasnya. HM

Workshop Nasional dalam rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi dengan tema Candi Prambanan dan Agama Hindu Nusantara telah dilaksanakan secara virtual yang dipusatkan di Yogyakarta, Rabu (10/3). Workshop ini digelar kerjasama Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai Badan Hukum penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Direktur Jenderal Bimas Hindu di Yogyakarta. Workshop Nasional ini mempresentasikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan tahun 2020 dengan mengadakan penelitian lapangan dan diskusi terpumpun di kalangan tokoh adat dan agama Hindu di PHDI Semarang, Jawa Tengah. Kajian tentang Candi Prambanan ini diketuai oleh Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M.A., Prof. Dr. Ida Ayu Yadnyawati dan Dr. Dewa Ketut Budiana, M.Fil. Workshop ini menghadirkan 2 orang pembahas, yaitu Core Doctoral UGM, Dr. Dicky Sofjan dan Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Surakarta, Prof. Dr. Warto. Rektor Unhi Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menyambut kajian yang dilakukan ini sebagai kajian yang nantinya dapat mengembangkan kajian-kajian kolobarasi dan strategis dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya untuk mendukung program masyarakat dan pemerintah di bidang keagamaan dan kebudayaan yang dirasakan sangat penting dalam memperkuat kebhinekaan di Nusantara. Peneliti Prof. Ardhana, yang sekaligus juga sebagai Guru Besar Ilmu Sejarah Asia pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi menambahkan, bahwa kehadiran sebuah situs arkeologi yang memiliki nilai-nilai adiluhung dan sebagai pedoman masyarakat hendaknya terus dikembangkan dan dapat mengintegrasikan aspek-aspek kehidupan masyarakat secara damai. Kehadiran sebuah warisan budaya pada masa lalu hendaknya tidak menimbulkan riak-riak sosial, dan bahkan konflik sebagaimana yang pernah terjadi antara Thailand dan Kambodja berkaitan dengan keberadaan Preah Temple. "Kita belajar dari masalah atau lesson learnt dari negara tetangga untuk memahami secara lebih baik dan memperkuat aspek aspek integrative dalam kehidupan masyarakat dan budaya. Persoalan-persoalan ini hendaknya menjadi pelajaran yang berharga dalam memetakan potensi sosial budaya dan ekonomi antara Yogyakarta dan Jawa Tengah menuju pembangunan masyarakat dan budaya Hindu yang damai, harmonis dan berkelanjutan,"ujar Prof. Ardhana. Ketua Harian PHDI Pusat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, mengatakan kajian yang dilakukan ini sangat penting, mengingat Candi prambanan meninggalkan budaya tangible dan intangible yang sangat bermakna bagi keberlanjutan perkembangan agama Hindu di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pemetaan potensi budaya dalam kaitannya dengan pengembangan peradaban Hindu yang multikultur memerlukan pemetaan tentang situs dan pengembangan kawasan yang dapat mengembangkan pembangunan budaya masyarakat yang berkelanjutan. Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Dr. Tri Handoko Seto, mengatakan hasil kajian ini sangat signifikan dan strategis karena akan disinergikan dengan kajian yang dilakukan terhadap Candi Borobudur yang sudah diwacanakan sebagai sebuah tempat peribadan umat Budha secara internasional, dan demikian juga diharapkan untuk Candi prambanan. Dengan demikian, kedua tinggalan situs, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan sebagai tinggalan arkeologi monumental ini akan memperkuat konsep kebhinekaan sebagaimana yang terdapat pada konsep Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa (unity and diversity). HM

Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menjalin sejumlah kerjasama dengan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti di kampus setempat, Kamis (18/3). Kerjasama dalam bentuk MoU ini dilakukan untuk mengembangkan Prodi Ayurweda, Sistem IT dan kemajuan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata yang ada di Unhi Denpasar ke depannya. Rektor Unhi Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., mengatakan Unhi Denpasar telah memiliki program studi (Prodi) Ayurweda atau pengobatan tradisional. Begitu juga di India. Meskipun Ayurweda yang dikembangkan di Unhi dalam bentuk akademik (sarjana kesehatan) dan Ayuweda yang dikembangkan di India dalam bentuk profesi (kedokteran), namun perlu dilakukan kolaborasi untuk saling melengkapi tanpa harus menghilangkan kearifan lokal dan identitas masing-masing. Selain itu, pada kesempatan ini juga dilakukan kerjasama terkait pengembangan sistem IT di Unhi Denpasar. Diharapkan melalui Duta Besar India untuk Indonesia ini Unhi Denpasar bisa mengembangkan Prodi IT ke depannya. "Apalagi beliau (H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti,red) sudah bersedia memfasilitasi kerjasama dengan beberapa universitas yang memiliki IT yang bagus di India, dan kita tahu bahwa India sangat terkenal dengan IT-nya,"ujar Prof. Damriyasa. Selain itu, juga dilakukan kerjasama terkait pengembangan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP) yang ada di Unhi. Dikatakan, pembisnis-pembisnis India merupakan pembisnis unggulan di dunia. Sehingga, FEBP yang ada di Unhi akan di-link-kan dengan tokoh-tokoh pembisnis India yang ada di dunia maupun di Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan FEBP Unhi Denpasar ke depan. Sehingga, FEBP Unhi Denpasar mampu mencetak lulusan yang berkkualitas dan berdaya saing global. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, MA., mengakui bahwa India telah memiliki Kedokteran Ayurweda, bahkan Kedokteran Ayurweda ini telah diakui sama dengan Kedokteran Barat Modern. Oleh karena itu, agar Kesehatan Ayurweda yang dikembangkan Unhi Denpasar menjadi Kedokteran Ayurweda, maka harus dilakukan penelitian dan kajian-kajian oleh dosen maupun peneliti bersangkutan. Tidak hanya itu, juga harus diajukan ke Parlemen untuk membuktikan bahwa Ayurweda yang dikembangkan di Bali sama dengan Ayurweda di India. Sehingga, mendapatkan porsi dari Pemerintah. "Yang meyakinkan kita itu bukan Pemerintah India, kita sendiri yang harus meyakinkan Pemerintah kita bahwa pengobatan tradisional ini sama seperti Ayurweda. Bukan berarti Ayurweda itu mempengaruhi kita, namun kita harus menggali sendiri kearifan lokal kita, sehingga masyarakat internasional mengakui bahwa pengobatan tradisional itu sama seperti Ayurweda juga. Jadi harus mix,"tandas Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia ini. Oleh karena itu, sangat perlu belajar dari India terkait bagaimana cara mereka mengembangkan Ayurweda. Sebab, dengan belajar dari India maka kita akan bisa mengembangkan pengobatan tradisional kita. "Yang kita persoalkan di sini adalah bagaiaman cara mereka mengembangkan Ayurweda itu, sama seperti kita, bagaimana cara kita sekarang dengan belajar dari India mengembangkan kearifan dan pengobatan tradisional kita,"tegasnya